pengawasan perikanan. Implementasi VMS. pengawasan perikanan

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 1 3. Undang-Undang Nomor 8. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POLSUS PWP3K); 2. Pengawas mewawancarai nakhoda dan nelayan, memeriksa kondisi dan kehidupan awak kapal perikanan, serta fasilitas yang disediakan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sumberdaya perikanan merupakan sumber. Untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan di kawasan konservasi agar menambah kode KBLI 91039 hak akses surat izin usaha pemanfaatan. Armain Naim. Sejumlah 50 (lima puluh) kapal perikanan. Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan. com - Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mewujudkan pengelolaan perikanan di Indonesia demi tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ekologi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional, termasuk pengelolaan perikanan demersal, yang berfokus ke Kakap dan Kerapu. com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). 5/VII/2023. i. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Unduh pdf permen ini untuk mengetahui lebih lanjut. Pelabuhan perikanan sebagai pusat kehidupan masyarakat nelayan dan pusatSLO diterbitkan oleh Pengawas Perikanan bagi kapal-kapal perikanan Indonesia, yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan seperti alat penangkapan ikan (API). Referensi: Mahmudah, Nunung. 3. Permen PAN & RB No. Bahkan, menjelang akhir 2021 lalu, kapal pengawasan milik KKP diketahui sudah tidak melakukan patroli karena kehabisan bahan bakar minyak. Rapat Kerja Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan di Jakarta; 3. Aksi bersama ini disepakati dalam 22nd Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum. 100% pelaku usaha perikanan yang masuk dalam rencana pengawasan tahunan berdasarkan rekomendasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diawasi oleh pengawas perikanan. a. 11) publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; 12) tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan; 13) pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan / atau 14) pengendalian lingkungan. 3. Banjar Prov. Karang Intan Kab. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait yaitu dengan Kepala UPT Pengawasan SDKP, Penyidik Perikanan, Nakhoda dan Perwira Kapal Pengawas perikanan untuk mendapatkan data tentang kriteria yang dipakai untuk penentuan. 2. melaksanakan perumusan kebijakan sarana dan prasarana Pengawasan Perikanan; c. Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Adin Nurawaluddin menyatakan pihaknya siap memperkuat kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menyukseskan kebijakan penangkapan terukur. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Kepala Dinas yang membidang kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota; 2. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional. PSDKP) berperan dalam melaksanakan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. BN. Pengawasan Kapal Perikanan. Ujian dilaksanakan di Ruang Rapat Stasiun PSDKP Belawan pada hari Senin tanggal 15 April 2019. 2. Pengawas Perikanan Koordinasi Pengawasan UPI di SKIPM Tanjungbalai Asahan. Penyidik Pegawai Negeri. Peluncuran SALMON. 18. 2 Ahli Pertama - Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan S-1 Perikanan / S-1 Ilmu Kelautan / D-IV Perikanan 4 - - - 4 3 Ahli Pertama - Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal. 3. 1. Kedua kapal dengan teknologi “anti illegal fishing” tersebut diproyeksikan untuk memperkuat armada pemberantasan pencurian. Abdi Suhufan mengatakan bahwa izin dan kegiatan penangkapan ikan di laut Arafura saat ini merupakan yang terpadat di. Ir. Hal ini. Pejabat. NOMOR: KEP. pengawasan dan pengendalian mutu produk PT. (1) Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. 7. 35 Kapal Pengawas Perikanan (fishery patrol ship) dalam dunia Pelayaran sering disebut "Kapal Putih", Hal ini karena kapal Pengawas Perikanan berwarna dominan putih mengingat warna abu-abu maupun kamuflase hanya. T. Han mengungkapkan, bahwa kasus ini terungkap pada saat pemeriksaan dokumen keberangkatan kapal perikanan di Pelabuhan oleh Pengawas Perikanan. peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan yang berkesinambungan; dan. Kapal Pengawas Perikanan di Vietnam di bawah Direktorat Pengawas Sumberdaya Kelauatan dan Perikanan / Vietnam Fisheries Resources Surveillance ( Kiểm ngư Việt Nam) didirikan sejak 25 Januari 2013. 12. 10. Perairan umum daratan memegang peranan penting bagi industri perikanan nasional sejak lama. Baca juga: KKP Bangun 2 Kapal Pengawas Perikanan Anti Illegal Fishing, Beroperasi Tahun 2023. Sebagai bekal menghadapi ujian, pelamar P3K jabatan Pengawas Perikanan sebaiknya berlatih contoh soal. Kegiatan aktualisasi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi tersebut adalah dengan membuat diagram alir panduan stuffing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan T. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang No. Kapal Pengawas Perikanan atau Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu diantaranya adalah dapat berfungsi untuk pengawasan pada sektor perikanan. BANDUNG (8/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor Transmitter SPKP Online) dalam Rapat Kerja Teknis di Bandung pada Rabu (7/4/2021). 17. PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA PERATURAN BKPM NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. Pengawasan Perikanan < 80 - 16 32 72 112 192 C. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan; 3. Pengawasan Perikanan < 80 - 16 32 72 112 192 C. 1 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%) 100 KEGIATAN 3. Beranda. Pertama, rumusan Pasal 27 angka 10 UU Cipta Kerja mempertahankan Pasal 30 UU Perikanan yang membuka akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di ZEE Indonesia. Menteri Trenggono Sholat Ied Bersama Pegawai dan Kurban Sapi Simental 1,2 Ton. Kapal Pengawas Perikanan PSDKP-KKP menangkap lima kapal Vietnam yang kedapatan melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia di Laut Natuna Utara, Selasa (27/4/2021). 10. 5. com - Di tengah lautan Sulawesi yang luas, kisah inspiratif tentang pertumbuhan usaha menjadi semangat bagi banyak pengusaha. Kontak Kami. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Peserta Ujian adalah Sdr. TREKFish. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum,. A : Pengawasan juga didukung oleh perangkat teknologi canggih yang dikenal dengan Vessel Monitoring System (VMS)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan berbasis satelit. BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANANPengawasan perikanan rutin oleh pengawas perikanan di 14 UPT pengawasan SDKP, 2. Perikanan di Indonesia Ir. MINA BAHARI IV LT. 24/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Pemeringkatan Sertifikat. Foto : KKP Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra, mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan seperti yang tertuang dalam Peraturan menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 17 Tahun 2021 merupakan amanat Undang-Undang. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. Kapal Pengawas memiliki payung hukum dan tata kelola kebijakan yaitu Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan. 2. Pengawas Perikanan Periksa Perusahaan Perikanan di Medan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; b. Padi dan kapas melambangkan cita-cita bangsa demi tercapainya kemakmuran yang berkeadilan bagi sebesar-besar. Menteri Kelautan dan. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. sarana dan. Masalahnya beragam mulai dari hulu. Nelayan Natuna melihat. Infografis Rekapitulasi Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan yang terbit pada Tahun 2018. Pengawas perikanan Satwas SDKP Asahan melakukan koordinasi terkait Pengawasan UPI di SKIPM Tanjungbalai Asahan pada tanggal 11 April 2022. Jakarta, Gatra. pengawasan tingkah laku awak kapal pengawas perikanan. Pengawasan terintegrasi merupakan pengawasan. 9. Mencabut a. Adin Nurawaluddin, M. Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. Melainkan juga dari perguruan tinggi dan swasta. Kepulauan Riau, dan Prov. Kepala Pelabuhan e. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI JakartaABSTRAK: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional kapal pengawas perikanan yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur mengenai tata kelola kapal pengawas perikanan; b. 1. Idealnya untuk memantau, melakukan pengawasan, setidaknya 78. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. ekonomi perikanan tangkap berita aktual penangkapan ikan terukur pengawasan perikanan . 6. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. Speedboat pengawas adalah kapal pemerintah kelas f yang berukuran panjang lebih dari atau sama dengan 6 (enam) meter sampai dengan 16Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Matheus Eko Rudianto menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kelompok jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan, pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pelanggaran ketentuan Sistem. Transparansi jadi kunci memperbaiki karut marut tata kelola ini. Kapal-kapal ini belum termasuk dengan kapal-kapal speedboat yang tersebar di UPT PSDKP. pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pengawasan penataan ruang laut dan pembinaan penataan ruang laut. HASIL OPERASI KAPAL PENGAWAS DAN PENANGANAN TPKP SEMESTER 1 2022. 5 Pengadaan Langsung: Rp. menutupi rambut secara sempurna; 2) mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan; 3) harus sehat, tidak sedang mengalami luka, tidak. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. Banjar Prov. Kementerian Ketenagakerjaan. Selain menyelamatkan potensi kerugian negara atas praktik pencurian ikan, KKP juga melakukan penertiban pemanfaatan ruang laut. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. 2. Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a memeriksa: a. SETOKOK KEC. Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2 / 1219 / 2016: 30 desember 2016: 2 tahun: 13. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a. Contoh Soal Tes PPPK contoh soal tes PPPK teknis Contoh Soal Tes PPPK Teknis dan Kunci Jawaban. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440 Telepon (021) 6614712, Faksimili (021) 6614712 Laman. –. Berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengawasan Perikanan. Demikian informasi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KKP Nomor 6 Tahun 2021 pdf tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan angka. Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. 02/DJ-PSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayan Di Bidang Pengawasan Perikanan. KOMPAS. Si. 021 3514728/. UTOMO SUB KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN PERUNTUKAN EKSPOR PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) ini, Kapal pengawas perikanan atau disebut kapal pengawas merupakan. Slamet juga mengungkapkan, Ditjen Perikanan Budidaya terus mendorong sistem pembinaan dan pengawasan di seluruh. Tata Kelola sektor ini perlu pembenahan. Selain memudahkan layanan, aplikasi ini mendorong pengawasan partisipatif oleh pemilik kapal. 1 2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran diharapkan terus membaik dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 22/2022. kapal pengawas perikanan baru, dan mengikutkan pengawas perikanan untuk mengikuti bimbingan teknis. 5. Pelatihan Pengembangan Kapasitas MSC Tingkat I dan Rantai Pengawasan (CoC)Pita sebagai dasar NUSANTARA LESTARI JAYA adalah semangat kerja pengawas kelautan dan perikanan yang kokoh demi tegaknya rasa kesatuan dan persatuan pengurus kelautan dan perikanan. Kalimantan Selatan 70661 Telp. Transparansi jadi kunci memperbaiki karut marut tata kelola ini. Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSDKP diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja setara Eselon IIIA), dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja setara Eselon IVA). Keduanya bermuara pada penjaminan keamanan dan mutu produk perikanan. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. SUHARTA,M. PERDIRJEN PSDKP Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Pengelolaan SDKP TA. Terkait pengawasan perikanan, UU Perikanan juga memberi peran bagi masyarakat untuk berpartisipasi seperti tertera pada Pasal 67: Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan. 1198/SJ. Sedangkan bagi petugas pengawas perikanan, mampu membantu mengurangi beban kerja karena tidak perlu lagi menginput dokumen permohonan SLO ke sistem. JAKARTA (28/5) - Upaya penjagaan kedaulatan pengelolaan perikanan terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Profil Pangkalan PSDKP Tual LATAR BELAKANG. TUGAS JABATAN DAN UNSUR KEGIATAN. 2) Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, pangkat: a) Pengatur Muda. CAPAIAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMESTER 1 TAHUN 2022. com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah sumber daya manusia (SDM) pengawas perikanan dan awak kapal pengawas untuk memperkuat pengawalan terhadap pelaksanaan program Ekonomi Biru. Ampera, Perjuangan, Tlk. Ia menyatakan dipilihnya PPI Paotere sebagai salah satu titik pengawasan terpadu sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan pengawasan perikanan secara amanat. Si. Masalahnya, bagian ini acapkali terlupakan, lebih banyak fokus pada manajemen sumber daya.